Page 93 - KM PPKN-BS-KLS-IX
P. 93

Ayo, Berpendapat


                 Setelah kamu memahami makna kemerdekaan berpendapat warga
                 negara, tuliskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara
                 dalam melaksanakan hak berpendapat. Tuliskan jawabanmu dalam buku
                 catatanmu!


               B.  Jaminan Kemerdekaan Berpendapat di Indonesia

               Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan
               pemerintahan harus berdasarkan atas hukum atau aturan. Dalam rangka
               menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, negara
               memberikan jaminan melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan
               perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan kepada warga
               negara dalam menyampaikan pendapat dan pikirannya. Lalu, peraturan
               perundang-undangan apa saja yang mengatur tentang kemerdekaan
               berpendapat warga negara?

                   Jaminan kemerdekaan berpendapat dalam instrumen nasional di Indonesia
               sebagai berikut.

               1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin
                   kebebasan berpendapat melalui beberapa pasal berikut.
                   a.  Pasal 28F mengakui bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
                       dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
                       lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
                       memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
                       dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
                   b.  Pasal 28E ayat (2) menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas
                       kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
                       sesuai dengan hati nuraninya”.

                   c.  28E ayat (3) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan
                       berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
               2.  Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia
                   pada   Pasal  19  menegaskan    bahwa,   “Setiap  orang   berhak   atas
                   kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
                   Lebih lanjut Pasal 21 menjamin bahwa, “Setiap orang berhak


                                      Bab 3 | Kemerdekaan Berpendapat Warga Negara pada Era
                                                                  Keterbukaan Informasi  79
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98