Page 92 - KM PPKN-BS-KLS-IX

Kutipan tersebut menegaskan pentingnya mengelola kebebasan dengan
penuh tanggung jawab. Salah satu poin yang harus ditegaskan dalam
kemerdekaan berpendapat warga negara adalah setiap warga negara
mempunyai hak secara bebas untuk menyampaikan pendapat, namun
dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya, masyarakat harus mampu
mempertanggungjawabkan pendapat mereka secara moral dan hukum.
Dengan demikian, bebas dalam mengemukakan pendapat bukan bermakna
bebas sebebas-bebasnya, bukan bebas tanpa aturan.
Kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum
yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai
berikut.
1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.

3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.

5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan berpendapat
warga negara harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak
orang lain dan tunduk pada pembatasan peraturan perundang-undangan.
Hubungan tersebut juga menegaskan bahwa hak berpendapat harus diimbangi
dengan kewajiban. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta rasa saling
menghargai dan menghormati hak asasi setiap pihak. Hal ini menunjukkan
bahwa antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang.

Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi berdasarkan
Pancasila kebebasan seseorang dalam berpendapat, berserikat, dan
menyampaikan pendapat di muka umum dibatasi oleh beberapa hal,
antara lain stabilitas dan keamanan nasional, kepentingan umum, ideologi
bangsa, serta etika dan aturan moral yang bersifat kemasyarakatan maupun
keagamaan atau ketuhanan. Hal ini dimaksudkan agar kebebasan berpendapat
tidak dipenuhi oleh berbagai narasi yang mengarah pada ujaran kebencian,
hasutan, provokasi, adu domba, dan caci maki, sehingga tidak mengganggu
hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat yang wajib
dilindungi.

78 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas IX