Page 91 - KM PPKN-BS-KLS-IX
P. 91
Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan
pemikirannya secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun
demikian, dalam menyampaikan pendapat masyarakat harus memperhatikan
nilai-nilai dan etika agar proses penyampaian pendapat tetap menghormati
hak masyarakat lainnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin
pelaksanaan kemerdekaan berpendapat dengan memberikan ruang kepada
masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.
Dengan adanya kemerdekaan berpendapat warga negara dapat turut
serta dalam upaya pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan
pemerintahan. Kemerdekaan berpendapat dapat berperan sebagai kontrol/
pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Perlindungan kemerdekaan
berpendapat diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,
memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan warga
negara. Perhatikan kutipan berikut!
”Jangan hanya protes, tunjukkan
juga bahwa kamu punya dedikasi”
Gambar 3.4 Artidjo Al Kautsar, Hakim Agung Indonesia
Sumber: Jacky Rachmansyah/TEMPO/ (2021)
Bab 3 | Kemerdekaan Berpendapat Warga Negara pada Era
Keterbukaan Informasi 77
