Page 94 - KM PPKN-BS-KLS-IX

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia”.
3. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang “Hak
Asasi Manusia” menjamin bahwa, “Setiap orang memiliki kebebasan
untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat
sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak
maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan,
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara”.
4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
“Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” menegaskan
bahwa, “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga
negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya
secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 5 menjamin
bahwa setiap warga negara berhak mengeluarkan pikiran secara bebas
dan mendapatkan perlindungan hukum.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang “Pers” bahwa pers
nasional berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi
yang tepat, akurat, dan benar.

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan hukum
yang menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat sesuai
dengan hati nuraninya. Artinya, setiap warga negara dalam menyampaikan
pikiran dan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan mendapatkan
perlindungan hukum.

Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin
terlaksananya kemerdekaan mengemukakan pendapat warga negara sebagai
bagian dari hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar negara menjamin
kemerdekaan berpendapat warga negara sebagai berikut.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung
jawab negara terutama pemerintah.”

80 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas IX