Page 95 - KM PPKN-BS-KLS-IX

b. Pasal 28I ayat (5) menegaskan bahwa, “Untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
2. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang “Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” menyatakan bahwa, “Dalam
pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara,
aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai
prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan”.
Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi
hak warga negara dalam mengemukakan pendapat telah diwujudkan melalui
peraturan perundang-undangan. Peraturan ini menjamin pelaksanaan
kemerdekaan berpendapat, termasuk di dalamnya jaminan keamanan.
Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di
muka umum menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai
berikut.
a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu
pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan
kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung
jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan
atau kelompok.

Ayo, Berdiskusi

Setelah memahami peraturan perundang-undangan yang menjamin
pelaksanaan kemerdekaan berpendapat warga negara di Indonesia,
diskusikan dengan temanmu pertanyaan berikut.

Bab 3 | Kemerdekaan Berpendapat Warga Negara pada Era
Keterbukaan Informasi 81