Page 112 - Perspektif Agraria Kritis
P. 112

Bagian II.  Memaknai Ulang Reforma Agraria



              suatu  sumber  agraria.  Demikian  juga,  mencakup  hubungan
              perburuhan maupun kemitraan yang terjadi di dalam proses
              produksi dan penciptaan surplus di atasnya berikut pembagian
              surplus itu di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

                     Pada dasarnya, relasi-relasi sosial agraria semacam ini
              tidak hanya mencakup kerjasama namun juga kompetisi, yang
              di  dalamnya  mengandung  pula  segi  ketimpangan  dan
              eksploitasi. Hal ini terutama berkisar pada lima proses berikut:
              (1) siapa  menguasai  sumber  agraria  apa;  (2)  siapa  melakukan
              produksi apa di atasnya; (3) siapa mendapatkan surplus apa
              darinya; (4) apa yang dilakukan dengan surplus tersebut; dan
              (5) apa yang dilakukan satu sama lain di antara pihak-pihak
              yang terlibat (Bernstein 2010; White 2011).

                     Suatu  reforma  agraria  yang  sejati  adalah  reforma
              agraria  yang  pelaksanaannya  dapat  melakukan  demokratisasi
              atas relasi-relasi kompetitif di seputar kelima proses kunci di
              atas.  Hal  ini  dilakukan  dengan  me-reform  berbagai  bentuk
              ketimpangan dan eksploitasi yang berlangsung di dalamnya,
              serta memastikan agar berbagai ragam benefit ekonomi dan
              politik  yang  dihasilkan  dari  penguasaan  dan  pemanfaatan
              suatu sumber agraria dapat terdistribusi se-inklusif mungkin
              di antara anggota masyarakat maupun antar generasi.


              DUA KRITERIA PENILAIAN

                     Pada  tataran  praktik,  upaya  demokratisasi  atas  relasi-
              relasi sosio-agraria yang bercorak pro-poor dan berkelanjutan ini
              tidak boleh diterjemahkan sebatas pemberian hak legal (baca:
              legalisasi aset) semata. Sebab, perubahan legal atas relasi-relasi
              kepemilikan tidak selalu berkorespondensi dengan hak aktual
              maupun  praktik-praktik  sosialnya.  Oleh  karena  itu,  selain
              pembaruan  hak  legal,  upaya  demokratisasi  ini  harus  benar-
              benar tercermin dalam relasi-relasi sosial secara empiris.




                                          47
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117