Page 111 - Perspektif Agraria Kritis
P. 111

Perspektif Agraria Kritis



                     Selain  itu,  konsepsi  reforma  agraria  juga  terlampau
              terfokus pada aspek (re)distribusi atas sumber-sumber agraria.
              Akibatnya,  perhatian  pada  perlindungan  ekosistem  kerapkali
              terabaikan.  Tidak  heran  pelaksanaan  reforma  agraria  oleh
              pemerintah  ini  kerap mengundang kritik “sekedar bagi-bagi
              tanah!”.
                     Penyempitan makna reforma agraria ini juga terjadi di
              dalam praktik. Sebagai misal, semua legalisasi atas penguasaan
              tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat sering dilaporkan
              sebagai pelaksanaan reforma agraria. Hal ini biasanya dilakukan
              pemerintah atas semua pemberian tanah negara kepada petani
              penggarap.  Padahal,  legalisasi  itu  dilakukan  tanpa  terlebih
              dahulu  mendemokratisasikan  struktur  ketimpangan  yang
              mungkin  terjadi  di  antara  warga  masyarakat  itu  sendiri,
              ataupun antara masyarakat dengan pihak-pihak luar.


              KONSEP DASAR REFORMA AGRARIA


                     Secara  konseptual,  reforma  agraria  harus  dipahami
              sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi relasi-relasi
              sosial  agraria  yang  timpang  dan  eksploitatif,  dengan
              pemihakan  nyata  kepada  kelompok  miskin,  sekaligus
              menjamin  keadilan  antar-generasi.  Dari  sisi  subjek,  relasi-
              relasi ini bisa berlangsung antar-orang, antar-kelompok atau
              kelas sosial, maupun antara masyarakat dengan badan hukum
              atau instansi pemerintah. Relasi-relasi tersebut menyangkut
              akses dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria yang tidak
              terbatas  pada  tanah,  tetapi  juga  air  dan  mineral  yang
              dikandungnya, produk-produk seperti sumber daya hutan dan
              tanaman  di  atasnya,  dan  demikian  juga  surplus  yang
              dihasilkan dari pengusahaannya.
                     Akses  dan  pemanfaatan  semacam  ini  mencakup
              hubungan  penguasaan,  sewa  menyewa  dan  bagi  hasil  atas




                                          46
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116