Page 115 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

tidak terbatas pada land reform semata, namun juga mencakup
tenancy reform, labour reform dan bahkan business reform atas
berbagai skema kemitraan yang melibatkan petani dengan
para pelaku bisnis lain (inti-plasma, contract farming,
sertifikasi organik, sertifikasi fair trade, dan lain-lain).

Sasaran yang hendak dicapai oleh reforma agraria
dalam arti yang luas ini adalah suatu pembaruan menyeluruh
yang diarahkan untuk memulihkan krisis agraria dan ekologi
sekaligus. Hal ini bertolak dari pemahaman dasar bahwa
“fungsi sosial” tanah yang ditegaskan dalam UU Pokok Agraria
(UUPA) tidak hanya mengandung pengertian “fungsi
keadilan” untuk menjawab krisis agraria, namun mencakup
pula pengertian “fungsi keberlanjutan” untuk mengatasi krisis
ekologi. Oleh karena itu, pemberian hak atas tanah harus
dapat menguatkan kedua fungsi ini sekaligus. Hal ini
menghendaki suatu pembaruan yang terpadu atas aspek tata
kuasa, tata guna dan tata produksi sebagai sebuah kesatuan
terpadu dalam rancang bangun pelaksanaan reforma agraria
yang komprehensif.

SINERGI LINTAS SEKTOR

Dengan demikian, kerangka implementasi reforma
agraria yang utuh tidak boleh disekat-sekat oleh batasan
sektoralisme hukum dan kelembagaan, seperti kebiasaan di
lingkungan birokrasi pemerintah maupun dalam kebanyakan
praktik pembangunan selama ini. Sebaliknya, perluasan
kerangka konseptual ini secara praktis menuntut sinergi
lintas-sektor, baik menyangkut sumber-sumber agraria yang
menjadi objek kebijakannya (misal: harus mencakup tanah di
sektor pertanahan dan kehutanan) maupun jangkauan dan
level intervensinya (baca: harus terintegrasi hulu-hilir dan
pusat-daerah dengan keterlibatan banyak pihak).

50