Page 118 - Perspektif Agraria Kritis
P. 118
Bagian II. Memaknai Ulang Reforma Agraria
3
REFORMA AGRARIA UNTUK
KEBERLANJUTAN TENURIAL
Dalam rapat kabinet paripurna yang berlangsung di
Istana Bogor, Rabu (4/1/2017), Presiden Jokowi menegaskan
kembali rencana pemerintah untuk menjalankan kebijakan
redistribusi aset dan legalisasi tanah. Dalam kesempatan itu
Presiden Jokowi juga mengintruksikan agar proses pengakuan
hutan adat dapat dipercepat, demikian pula proses sertipikasi
tanah warga. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar
jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih diperluas
lagi untuk meningkatkan akses rakyat pada permodalan.
Tiga hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi ini
merupakan bagian dari pelaksanaan reforma agraria sebagai
salah satu kebijakan prioritas nasional. Menurut naskah Strategi
Pelaksanaan Reforma Agraria yang dirilis Kantor Staf Presiden
(April 2016), reforma agraria mencakup lima program prioritas
berikut: (1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian
konflik agraria; (2) penataan penguasaan dan pemilikan Tanah
Objek Reforma Agraria; (3) kepastian hukum dan legalisasi hak
atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); (4) pemberdayaan
masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas
TORA; dan (5) kelembagaan pelaksana reforma agraria Pusat
dan Daerah.
53
