Page 121 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

JAMINAN AKSES

Dalam konteks ketimpangan agraria, jaminan akses
rakyat atas sumber-sumber agraria menjadi langkah pertama
yang harus diwujudkan. Melalui langkah ini harus dipastikan
agar (re)distribusi atas sumber-sumber agraria dan beragam
manfaat ekonomi dan politik yang dihasilkannya dapat
berlangsung se-inklusif mungkin di antara sesama anggota
masyarakat. Proses ini juga harus dipastikan dapat memihak
pada kebutuhan dan kepentingan kelompok miskin dan
marginal di pedesaan (pro-poor land reform).
Untuk mewujudkan hal itu, kebijakan reforma agraria
harus memastikan terjadinya aliran manfaat yang bersifat
lintas lapisan sosial, yakni dari pihak di mana konsentrasi aset
agraria terjadi kepada para petani pengguna tanah atau
potensial pengguna tanah yang tergolong kelompok marjinal
di pedesaan. Pihak pertama bisa berupa negara, korporasi,
desa, komunitas, tuan tanah, lapisan atas desa, dan lain-lain.
Sementara pihak kedua bisa berupa petani gurem, buruh tani,
warga miskin, pemuda(i) pengangguran, dan lain-lain.

Sebaliknya, kebijakan reforma agraria harus sedapat
mungkin menghindarkan aliran manfaat yang berlangsung di
antara lapisan sosial yang sama. Sebab, hal itu berarti satu
bentuk pengukuhan status quo, bukan reform. Apalagi jika
aliran manfaat itu berlangsung secara terbalik, yakni dari
pihak kedua (kelompok miskin dan marginal) kepada pihak
pertama (kelompok yang kuat secara ekonomi dan politik).
Yang terakhir ini merupakan proses rekonsentrasi; jadi, satu
bentuk counter-reform! (Borras & Franco 2008).

Berbeda dari redistribusi, kebijakan legalisasi aset pada
dasarnya membatasi diri pada penguatan legalitas atas
penguasaan tanah yang sudah ada. Dalam kondisi di mana
struktur agraria bersifat timpang, kebijakan legalisasi justru

56