Page 123 - Perspektif Agraria Kritis
P. 123
Perspektif Agraria Kritis
Selain itu, dalam rangka menangkal ancaman proses
diferensiasi dan akumulasi tanah sembari sekaligus untuk
meningkatkan skala ekonomi usaha tani, perlindungan hak ini
juga dapat mengambil bentuk hak kepemilikan kolektif. Jadi,
daripada reforma agraria membagikan tanah secara individual
dalam persil-persil yang sempit dan tidak feasible secara
ekonomi, akan lebih baik jika tanah itu dikonsolidasikan dan
dibagikan sebagai hak kolektif. Adapun subjek haknya bisa
berbentuk koperasi petani, badan usaha milik petani, atau
badan usaha milik desa.
Perlindungan hak juga harus membuka ruang bagi
beragam skema hak yang lebih fleksibel dan adaptif pada
ragam karakteristik sumber agraria yang hendak dibagi.
Sebagai misal, perlu dipikirkan bentuk hak yang paling cocok
untuk jenis sumber daya alam yang belakangan ini dikenal luas
sebagai “sumber daya-bersama” (the commons).
Jadi, selain hak milik individual dan hak komunal,
skema hak itu juga perlu mempertimbangkan berbagai hak
lainnya, seperti hak pakai jangka panjang, hak pakai rotatif
yang diatur desa, hak pengelolaan oleh desa, dan sebagainya
(cf. Luthfi dan Shohibuddin 2016).
PERLINDUNGAN SISTEM PRODUKSI
Kebijakan reforma agraria juga harus mewujudkan
keberlanjutan tenurial melalui perlindungan sistem produksi
yang menjamin kelangsungan produksi pertanian skala rumah
tangga (smallholding agriculture). Dalam kaitan ini, akses pada
permodalan yang disampaikan Presiden Jokowi hanya
merupakan salah satu faktor dalam proses produksi. Selain itu,
yang tidak kalah penting adalah mengembangkan sistem
pertanian yang ramah lingkungan dan sekaligus rendah input
luar yang sangat padat modal itu.
58
