Page 128 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian II. Memaknai Ulang Reforma Agraria

terkait dengan urgensi untuk (secara konseptual maupun
praksis) membedakan antara pembaruan sebagai “tindakan
interupsi” dengan pembaruan sebagai “cara menjalankan
sesuatu”. Yang pertama terkait dengan program, sedang yang
terakhir terkait dengan governance atau tata pengurusan.

Dalam kaitan ini, agenda reforma agraria merupakan
sebuah program ketimbang tata pengurusan. Sebagai program
pembaruan, reforma agraria menurut Wiradi (2000: 188)
memiliki karakteristik yang khusus, yaitu “bernuansa gebrakan
cepat”. Dalam tulisan lain, Wiradi (2003: 8) menjelaskan ciri
gebrakan program reforma agraria ini sebagai berikut:
“bentuknya adalah sebuah operasi”, “sifatnya ad hoc”, dan
“prosesnya rapid” sehingga ia “mempunyai batas waktu” yang
tertentu.

Karena bersifat gebrakan cepat dan bukan pekerjaan
rutin dari birokrasi, maka program reforma agraria idealnya
dijalankan oleh badan otorita tersendiri yang terpisah dari
birokrasi reguler. Badan otorita ini bertanggung jawab secara
langsung kepada Presiden. Badan serupa juga harus dibentuk
di tingkat daerah dan bertanggung jawab langsung kepada
Gubernur atau Bupati. Dalam operasional sehari-hari, badan-
badan di daerah inilah yang justru sangat vital peranannya
(Wiradi 2000: 188-189).
Menurut Wiradi (2000: 189), pembentukan badan
khusus semacam ini diperlukan untuk dua tujuan berikut.
Pertama, mengoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai
sektor dalam menggerakkan langkah cepat program reforma
agraria. Dengan keberadaan badan otorita, maka kepentingan
berbagai sektor dapat dijembatani dan tidak dibiarkan berjalan
sendiri-sendiri. Kedua, badan otorita ini juga bertujuan untuk
menangani secara cepat, efisien dan adil berbagai konflik yang
biasanya memang menyertai pelaksanaan program reforma
agraria.

63