Page 129 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

PEMBARUAN TATA PENGURUSAN AGRARIA SEBAGAI PROSES

Berbeda dari agenda reforma agraria yang bersifat
gebrakan cepat dan terikat waktu, agenda pembaruan tata
pengurusan agraria pada dasarnya merupakan “cara
menyelenggarakan sesuatu” yang mesti dijalankan secara ajeg
dan berkelanjutan. Perbedaan ini tidak terlepas dari konsep
dasar agenda kedua ini, yakni sebagai sebuah “tata
pengurusan” (governance). Di sini yang menjadi penekanan
utama adalah “all of the processes of governing” (segenap
proses penyelenggaraan pengurusan sesuatu)—yang dalam
konteks buku ini diterapkan pada bidang agraria (oleh
karenanya, disebut “tata pengurusan agraria”).

Seperti telah dibahas sebelumnya, tata pengurusan
agraria secara khusus ditujukan pada proses penyelenggaraan
segenap aspek penguasaan dan pemilikan sumber-sumber
agraria berikut pemanfaatan, pendayagunaan maupun
pengusahaannya, serta tidak luput pula distribusi manfaatnya di
antara pihak-pihak yang terlibat dan/atau berkepentingan.
Mengingat relasi sosio-agraria di antara berbagai pihak di
seputar aspek-aspek keagrariaan ini tidak pernah lepas dari
dinamika kompetisi dan bahkan eksploitasi, maka semua
proses pengurusan atas aspek-aspek ini harus dimonitor secara
periodik, bahkan jika perlu terus dikoreksi. Keharusan semacam
ini memang tidak bisa dielakkan mengingat kondisi
kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan keagrariaan juga
akan terus muncul dari waktu ke waktu dalam bentuk dan
akibat yang kerap berubah-ubah.
Dalam arti ini, pembaruan tata pengurusan agraria
memang tidak bisa bersifat “sekali dan untuk seterusnya”
(once for all), melainkan merupakan perjuangan sosial yang
tak kunjung putus seiring dengan pertarungan akses dan
eksklusi yang terus berlangsung di antara berbagai subjek
agraria. Selain itu, ia juga harus dapat diartikulasikan ulang

64