Page 132 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian II. Memaknai Ulang Reforma Agraria

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM DAN TATA PENGURUSAN

Namun terlepas dari perbedaan nuansa di atas, kedua
agenda pembaruan ini harus dilihat sebagai dua hal yang
saling melengkapi satu sama lain. Wiradi (2003) sendiri juga
menyiratkan bahwa antara “program” dan “tata pengurusan”
saling mengandaikan satu sama lain. Hal ini dapat
disimpulkan dari apa yang ia ilustrasikan dalam kasus program
reforma agraria dan tata kelola sumber daya alam.
Menurutnya, “tata kelola” yang dilaksanakan tanpa reforma
agraria akan kehilangan arah dan bahkan dapat terjebak pada
pemeliharaan “status quo”. Sebaliknya, jika pelaksanaan
program reforma agraria tidak disertai dengan “tata kelola”
yang baik, maka ia tidak akan bisa berkelanjutan. “Jadi, ‘Tata-
Kelola’ dalam satu paket itulah sebenarnya [apa] yang
dimaksud dengan Reforma Agraria (dalam artinya yang
‘genuine’),” demikian tandas Wiradi.
Sejalan dengan pandangan Wiradi ini, maka perlu
ditegaskan di sini bahwa segenap proses penyelenggaraan
pengurusan agraria yang bercorak pro-poor seperti tercantum
dalam Tabel 4.1 di atas seharusnya dapat dijalankan pada
kebijakan dan program apa saja yang terkait dengan sumber-
sumber agraria. Hal ini tidak terbatas pada program reforma
agraria sebagaimana diilustrasikan Wiradi (yang by definition
memang merupakan program pembaruan atas struktur agraria
yang timpang dan tidak produktif). Lebih dari itu, hal yang
sama juga harus dijalankan, misalnya saja, pada program
pembaruan desa (akan dibahas pada Bagian III), pada
penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian (akan
dibahas pada Bagian IV), dan pada program-program apa pun
yang bersinggungan dengan persoalan agraria. []

67