Page 136 - Perspektif Agraria Kritis
P. 136
III. Pembaruan Desa dari Perspektif Agraria
5
UU DESA:
AKSES ATAU EKSKLUSI?
Banyak pihak menyematkan harapan yang demikian
besar kepada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk
selanjutnya disingkat UU Desa), terlepas dari berbagai
keterbatasan yang ada pada UU ini. Hal ini dapat dimaklumi,
karena UU ini berhasil membalikkan secara drastis relasi
negara-desa. Desa kini bukan lagi bagian dari rezim otonomi
daerah, sebagaimana ditetapkan dalam beberapa regulasi
sebelumnya mengenai sistem pemerintahan daerah. Alih-alih,
dalam UU ini desa merupakan sebuah pemerintahan
masyarakat yang dapat diatur melalui sistem yang beragam,
termasuk desa adat.
Dengan pembalikan relasi semacam di atas, UU Desa
berhasil menyediakan peluang legal yang lebih besar bagi
warga desa untuk dapat mengakses proses politik desa,
sumber daya di desa, maupun manfaat seluas-luasnya dari
pembangunan desa. Hal ini setidaknya dijamin melalui lima
pokok pembaruan desa sebagai berikut: (1) keragaman sistem
desa, (2) kewenangan desa berdasarkan prinsip rekognisi dan
subsidiaritas, (3) penguatan aset desa dan keuangan desa, (4)
perencanaan desa secara terpadu yang memadukan perspektif
“desa membangun’’ dan “membangun desa’’, dan terakhir (5)
71
