Page 154 - Perspektif Agraria Kritis
P. 154
Bagian III. Pembaruan Desa dari Perspektif Agraria
Di bidang kebijakan, dua perkembangan penting juga
patut dicatat. Pertama adalah rencana pemerintah untuk
melaksanakan program reforma agraria atas tanah seluas 9
juta hektare melalui skema redistribusi dan legalisasi tanah.
Kedua adalah pembukaan akses atas 12,7 juta hektare kawasan
hutan melalui berbagai skema perhutanan sosial, termasuk
pengakuan hutan adat.
Dikaitkan dengan kerangka pembaruan di atas, Putusan
Mahkamah Konstitusi telah memberi peluang rekognisi, UU
Desa memberi peluang rekognisi dan representasi/partisipasi,
kebijakan reforma agraria peluang (re)distribusi vertikal,
sementara kebijakan perhutanan sosial peluang devolusi dan
rekognisi. Menjadi tantangan tersendiri sejauh manakah
berbagai peluang ini dapat dilaksanakan secara sinergis
sehingga dapat mengintegrasikan empat aspek pembaruan
sekaligus seperti diringkaskan dalam Tabel 6.1 di atas.
Dari perspektif dinamika akses dan eksklusi, dua
pertaruhan mengemuka di sini. Apakah berbagai peluang baru
di atas mampu bersinergi satu sama lain sehingga dapat
memperbesar akses rakyat pada SSA desa dan sekaligus dapat
mendorong dan memperkuat inovasi pembaruan desa dari
bawah. Atau, apakah berbagai peluang itu saling mengabaikan
satu sama lain sehingga justru membuka ancaman eksklusi atas
rakyat desa sejak dari hulu hingga hilir proses pelaksanaannya.
Pada akhirnya, desa inklusif agraria memang menuntut
komitmen pembaruan sosial yang kuat ketimbang sekedar
gembar-gembor kebijakan populis semata. []
89
