Page 149 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

PEMBARUAN TATA PENGURUSAN AGRARIA DESA

Desa inklusif agraria adalah satu corak pemerintahan
desa yang ditandai dengan penyelenggaraan tata pengurusan
sumber-sumber agraria di desa (SSAD) yang demokratis dan
inklusif. Hal ini ditentukan oleh empat parameter berikut:
1. relasi negara-desa yang demokratis dalam tata pengurusan
SSAD;
2. relasi intra- maupun antar-desa yang demokratis dalam
tata pengurusan SSAD;
3. jaminan manfaat ekonomi dari SSAD yang inklusif; dan
4. jaminan manfaat politik dari SSAD yang inklusif.
Empat parameter ini secara bersama-sama membentuk
matriks kerangka pembaruan tata pengurusan SSAD. Secara
bersama, parameter (1) dan (2) membentuk aksis y dalam
matriks ini, sedangkan parameter (3) dan (4) membentuk aksis
x. Persinggungan dua aksis ini menghasilkan empat buah sel.
Sel A mencerminkan demokratisasi relasi negara-desa melalui
jaminan manfaat ekonomi dari SSAD yang inklusif. Jaminan
manfaat dari SSAD yang inklusif secara ekonomi ini tidak
cukup dijamin hanya dalam konteks relasi negara-desa
semata, melainkan harus menjangkau hingga ke relasi-relasi
antar-warga desa (sel B). Namun, jaminan inklusivitas pada
aspek manfaat ekonomi semata juga tidak memadai. Karena
itu, manfaat dari SSAD yang inklusif ini juga harus dijamin
pada aspek politik, baik hal itu menyangkut relasi negara-desa
(sel C) maupun lebih dalam lagi menyangkut relasi-relasi
antar-warga desa (sel D).
Secara berturut-turut, pengembangan desa inklusif
agraria pada sel A menuntut pelaksanaan kebijakan devolusi
dan (re)distribusi vertikal, pada sel B menuntut kebijakan
(re)distribusi horisontal, pada sel C kebijakan rekognisi, dan
pada sel D kebijakan representasi atau partisipasi. Hal ini
dapat digambarkan dalam bentuk matriks di bawah ini.

84