Page 36 - Perspektif Agraria Kritis

Teori, Kebijakan, dan Kajian

tanah, pengabaian terhadap krisis agraria dan ekonomi
masyarakat, sekaligus penyimpangan terhadap tujuan dan
prinsip sejati reforma agraria.

Bagaimana dengan redistribusi tanah yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN)? Pemerintah menargetkan
400 ribu hektare tanah di bawah kewenangan Kementerian ini
untuk pelaksanaan reforma agraria. Angka yang sungguh kecil
dibandingkan dengan alokasi Hak Guna Usaha untuk
perkebunan, pertanian dan tambak yang begitu melimpah di
tengah rakyat tak bertanah dan petani miskin.
Realisasi reforma agraria di Kementerian ATR/BPN
juga tidak kalah lambat. Seremoni kementerian ini hanya
didominasi penyerahan sertipikat kepada masyarakat dan
lantas diberi tajuk reforma agraria. Padahal, seperti telah
diulas di muka, program semacam ini tidak dapat disebut
sebagai reforma agraria.

Sertipikasi sudah pasti merupakan program rutin dari
Kementerian ATR/BPN. Tidak semua bentuk pemberian
sertipikat dapat serta merta disebut sudah menjalankan
reforma agraria. Sertipikasi tanpa menata ulang penguasaan
dan pemilikan tanah terlebih dahulu agar lebih berkeadilan
dan memakmurkan justru akan menjadi pintu pengukuhan
secara legal terhadap ketimpangan struktur agraria yang ada.
Konsentrasi pemilikan tanah kepada pemodal dan elit akan
terjadi apabila reforma agraria hanya dimaknai bagi-bagi
sertipikat saja.

MELURUSKAN REFORMA AGRARIA

Ada dua agenda mendesak yang harus dilakukan oleh
pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria. Pertama,
meluruskan program reforma agraria yang sudah dijalankan

xxxv