Page 37 - Perspektif Agraria Kritis
P. 37
Perspektif Agraria Kritis
selama ini. Kedua, mengintegrasikan secara sistematis rencana
redistribusi tanah yang akan (sedang) dijalankan saat ini ke
dalam wadah reforma agaria secara utuh.
Terkait dengan reforma agraria, beberapa langkah
yang harus segera dilakukan segera adalah:
1. Pada tataran politik, Presiden Jokowi sebaiknya langsung
memimpin pelaksanaan reforma agraria yang bertujuan
untuk mengurangi ketimpangan struktur agraria dan
mempercepat penyelesaian konflik agraria yang ada.
2. Pada tataran regulasi, pemerintah segera mengesahkan
Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.
3. Pada sisi implementasi, pemerintah membuka partisipasi
aktif dari masyarakat sipil dalam mendaftarkan lokasi,
mengorganisakan para penerima manfaat serta
mengembangkan model pembangunan berkelanjutan
pada lokasi pelaksanaan reforma agraria.
Tiga hal di atas dapat terwadahi dengan pembentukan Badan
Otorita Reforma Agraria (BORA); sebuah lembaga independen
yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi pelaksanaan program reforma agraria secara
menyeluruh.
Sementara itu, langkah-langkah redistribusi tanah yang
sedang dilakukan haruslah diarahkan pada paket pelaksanaan
reforma agraria. Sejak Maret lalu, KLHK sebenarnya telah
merilis wilayah yang kelak akan ditetapkan sebagai Tanah
Objek Reforma Agraria (TORA). Kemudian, pada Mei 2017,
Kemenko Perekonomian memerintahkan kepada Kementerian
ATR/BPN-RI, KLHK dan Kementerian Desa untuk membuat
kelompok kerja (pokja) terkait reforma agraria. Harapannya
adalah terjalin koordinasi antar-sektor dalam menjalankan
reforma agraria. Tercatat baru Kementerian ATR/BPN dan
Kementerian Desa yang sudah membentuk Pokja Reforma
Agraria ini.
xxxvi
