Page 9 - 0 PROGRAM PENGELOLAAN KINERJA GTK
P. 9

-
                                            BAB 1 PENDAHULUAN




               A.  Latar Belakang.

                      Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-
               ristek) terus berkomitmen mewujudkan transformasi pendidikan, salah satunya dalam

               hal pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah.

                      Hal ini sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan
               oleh  Presiden  Joko  Widodo,  Kementerian  Pemberdayaan  Aparatur  Sipil  Negara

               Reformasi  Birokrasi  (KemenPAN-RB)  melakukan  transformasi  pengelolaan  kinerja
               yang diatur melalui PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja

               Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang
               Jabatan Fungsional.

                      Kemendikbudristek       bersama      Badan      Kepegawaian       Negara     (BKN)

               mengintegrasikan Pelantar Merdeka Mengajar (PMM) dan e-Kinerja BKN. Kebijakan
               ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan

               Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  Nomor  17  tahun 2023  dan
               Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil

               Negara Guru.
                      Mulai Januari 2024 pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah lebih praktis

               dan relevan dilakukan melalui Pelantar Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan

               e-Kinerja BKN.
                      Dalam  proses  transformasi  pembelajaran,  semua  pegawai  berhak

               mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran

               untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Di sisi lain bagi
               Pemerintah Daerah (Pemda) hal tersebut bisa menjadi alat dalam mengelola kinerja

               seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemda.
                      Ada tiga tahapan pengelolaan kinerja yang lebih praktis dan bermakna untuk

               mendorong peningkatan kinerja yang relevan dengan pembelajaran dan dilakukan
               sebanyak dua kali dalam setahun adalah sebagai berikut. Pada tahap perencanaan,

               tersedia  8  indikator  kinerja  yang  terintegrasi  dengan  Rapor  Pendidikan.  Guru  dan

               kepala  sekolah  hanya  memilih  satu  indikator  kinerja  yang  ingin  ditingkatkan  dan
               berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.


               Program Supervisi, PK-Guru, dan PPK-PNS      vi                        Edi Supriyanto, M.Pd.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14