Page 258 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 258
C. Pendanaan Pemilu
Dalam kajian teoritis, anggaran atau pendanaan pemilu dipahami sebagai
pembiayaan (formal dan informal) yang dikelola oleh peserta pemilu untuk
menyukseskan pencalonannya demi mendulang suara dalam kampanye
dan pembiayaan yang dikelola oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk
pelaksanaan pemilu (Perdana dan Sukamajati 2018). Dalam pembahasan
sub bab ini pembiayaan Pemilu yang dimaksud dibatasi pada pembiayaan
yang dikelola oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, untuk
pelaksanaan pemilu.
Cost of Registration and Election (CORE) pada tahun 2004 pernah
melakukan survei terhadap penyelenggara pemilu di 178 negara yang salah
satunya untuk mengetahui proporsi besaran anggaran penyelenggaraan
pemilu. Sebanyak 56 persen dari alokasi anggaran penyelenggaraan pemilu
dialokasikan untuk gaji penyelenggara, sedangkan sisanya 12 persen untuk
election operation, dan informasi publik atau bagian dari pendidikan pemilih
sebesar 18 persen.
Gambar 6.5. Alokasi Besaran Anggaran dalam Pemilu
Sumber: Fischer 2004, Election Survey Cost Result, hlm.170.
Dalam membaca kebutuhan anggaran penyelenggara pemilu, CORE
membagi biaya pemilu ke dalam tiga kategori, yaitu:
242 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU
