Page 259 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

1. Biaya inti (atau biaya langsung): yakni pos anggaran yang secara rutin
dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu di dalam kondisi pemilu
yang stabil;
2. Biaya sebaran (atau biaya tidak langsung): yakni biaya pemilu yang tidak
bisa dipisahkan dari anggaran lembaga-lembaga lain yang membantu
implementasi proses kepemiluan; dan
3. Biaya integritas: yakni biaya yang muncul untuk menjamin keamanan,
integritas, neteralitas politik, dan kesetaraan arena politik (Wall Te.al.
2016).

Di banyak negara, biasanya integritas biaya berada di luar alokasi anggaran
negara, yakni berasal dari lembaga donor seperti yang terjadi di Afghanistan
dan Irak ketika dalam proses transisi pemilu. Dalam konteks Indonesia,
anggaran penyelenggaraan pemilu terbagi ke dalam tiga kluster, yakni
anggaran penyelenggaraan khusus untuk KPU, anggaran pengawasan untuk
Bawaslu dan DKPP, serta anggaran keamanan yakni untuk aparat
keamanan. Ketiga kluster anggaran ini semuanya berasal dan bersumber
dari anggaran negara.

Secara global, terdapat dua formulasi anggaran arus utama (mainstream)
yang biasa digunakan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam
merumuskan anggaran penyelenggaran pemilu, yakni pendekatan baseline
(incremental) dan zero base.

Pendekatan baseline dilakukan dengan memformulasikan anggaran
penyelenggaran pemilu dengan merujuk dan menyesuaikan besaran alokasi
anggaran berdasarkan anggaran pemilu sebelumnya. Pendekatan ini biasa
digunakan pada negara-negara dengan siklus pemilu yang cukup stabil dan
tidak ada perubahan desian sistem pemilu yang cukup signifikan. Sedangkan
pendekatan zero base dilakukan sebaliknya dengan cara memformulasikan
anggaran penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah permulaan baru. Artinya
setiap pemilu terdapat rumusan anggaran baru yang berbeda dengan
pemilu-pemilu sebelumnya. Pendekatan zero base memandang
penyelenggaraan pemilu sebelumnya dengan yang akan dilaksanakan pada
masa mendatang memiliki situasi dan keadaan yang berbeda. Untuk itu
diperlukan formulasi anggaran berdasarkan kebutuhan baru yang
disesuaikan dengan situasi berikut desain kepemiluan yang ada.

BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 243