Page 263 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Sebagai contoh, menurut penghitungan dari Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan, alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019
(realisasi dan pagu) membutuhkan biaya Rp. 25,59 triliun. Jumlah tersebut
belum termasuk anggaran pengawasan (Rp. 4,8 triliun) dan anggaran
keamanan (Rp. 4,2 triliun). Anggaran Pemilu 2019 yang berjumlah Rp 25,59
trilun (realisasi dan pagu) tersebut telah dianggarkan pada tahun 2017
sejumlah Rp. 465,7 miliar (realisasi), tahun 2018 sejumlah Rp. 9,3 triliun
8
(realisasi) dan tahun 2019 sejumlah Rp. 15, 79 triliun (pagu).

Bila dibandingkan dengan dengan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2014
yang berjumlah Rp. 15,6 triliun, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019
meningkat drastis menjadi Rp 25,59 triliun. Peningkatan anggaran Pemilu
2019 disebabkan dua faktor utama. Pertama, pemekaran daerah yang
berdampak kepada pertambahan jumlah penyelenggara, khususnya
penyelenggara ad hoc. Misalnya, KPU provinsi jumlahnya bertambah satu
(KPU Provinsi Kalimantan Utara). Untuk KPU kabupaten/kota bertambah
sebanyak tujuh belas KPU kabupaten karena terdapat ada pemekaran
daerah sehingga jumlah totalnya bertambah dari 497 menjadi 514
Kabupaten/Kota. Kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertambah
sebanyak 207 sehingga jumlah totalnya berubah dari 6.994 menjadi 7.201
PPK. Kemudian, Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertambah sebanyak
2.021 PPS sehingga jumlah totalnya meningkat dari 81.383 menjadi 83.404
PPS. Pertambahan yang signifikan adalah kelompok penyelenggara
pemungutan suara (KPPS) dari 545.803 KPPS (Pemilu 2014) bertambah
263.697 KPPS sehingga menjadi 809.500 KPPS (Pemilu 2019). Kedua,
penyesuaian atau penambahan besaran honor penyelenggara ad hoc.
penyesuaian besaran honorarium anggota badan ad hoc yang rata-rata
9
meningkat sebesar 68 persen bila dibandingkan Pemilu 2014.

Apakah peningkatan anggaran Pemilu 2019 mengindikasikan KPU tidak
efisien? Meski mengalami peningkatan anggaran yang signifikan dibandingkan
Pemilu 2014, pelaksanaan Pemilu 2019 sebenarnya mampu menghemat
anggaran dalam jumlah yang tidak kalah signifikan. Realisasi anggaran honor
petugas pemilu, misalnya, efisiensi anggaran mencapai 50 persen. Selain itu,

8 https://kemenkeu.go.id/media/12157/media-keuangan-april.pdf (diakses pada tanggal 23 Agustus
2019).
9 https://kemenkeu.go.id/media/12157/media-keuangan-april.pdf (diakses pada tanggal 23 Agustus
2019).
BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 247