Page 268 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Studi yang dilakukan Pratama, Agustiyati dan Sadikin (2018) dalam
mengelaborasi apakah ada politik kepentingan dalam anggaran pilkada di
17 provinsi dalam Pilkada 2018 menarik dicermati. Dalam studi tersebut
terungkap fakta bahwa ada kaitan atau relasi antara anggaran pilkada yang
besar atau kecil dengan ada atau tidaknya calon petahana yang bertarung
dalam pilkada tersebut. Temuan dalam studi tersebut menunjukkan bahwa
di daerah-daerah dengan calon petahana yang mendapat dukungan
minoritas Parpol di DPRD, maka DPRD cenderung memotong jumlah
anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Sebaliknya, di
daerah-daerah dengan calon petahana yang mendapat dukungan mayoritas
Parpol di DPRD, maka DPRD cenderung menyetujui atau bahkan menambah
jumlah anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Selain
itu, daerah-daerah yang tidak memiliki calon petahana atau calon petahana
yang berasal dari wakil kepala daerah sebelumnya, cenderung memotong
jumlah anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dengan
alasan efisiensi dan keterbatasan anggaran. Bentuk lain politik anggaran
Pilkada adalah memperlama proses pembahasan anggaran sehingga
berpotensi mengganggu jalannya tahapan pilkada.

Tabel 6.4. Perbandingan Presentase Anggaran Pilkada dan Kehadiran
Petahana

NO. DAERAH PILKADA PROVINSI % ANGGARAN PILKADA PETAHANA
DISETUJUI
Bali 90,16 Ada
Jawa Barat 62,01 Ada
Jawa Tengah 87,70 Ada
Jawa Timur 100 Ada
Kalimantan Barat 92,91 Tidak ada
Kalimantan Timur 72,27 Tidak ada
Lampung 96,74 Ada
Maluku 77,45 Ada
Maluku Utara 100 Ada
Nusa Tenggara Barat 82,52 Ada
Nusa Tenggara Timur 100,09 Ada
Papua 67,01 Ada
Riau 84,43 Ada
Sulawesi Selatan 97,00 Ada

252 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU