Page 271 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

1. Audit kinerja yang difokuskan pada aktivitas yang dilakukan oleh
lembaga penyelenggara pemilu. Komponen audit kinerja biasanya
mencakup hal-hal berikut ini:
 wawancara dengan pemangku kepentingan utama, seperti Parpol,
pemilih, anggota legislatif, LSM, organisasi pers, kementerian dan
lembaga pemerintah lainnya, serta pemasok. Wawancara ini bisa
dilakukan melalui konsultasi bersama dengan para pemangku
kepentingan di sebuah seminar atau diskusi publik;
 wawancara dengan anggota LPP, staf sekretariat, atau juga staf
temporer dan pekerja kontrak yang terlibat dalam aktivitas yang
sedang diaudit;
 analisa terhadap rencana strategis LPP, struktur manajemen,
kebijakan-kebijakan yang diambil, rencana operasional, pembagian
kerja, dan implementasi dari aktivitas-aktivitas tersebut; dan
 evaluasi terhadap berbagai instrumen hukum seperti undang-
undang dasar, undang-undang, regulasi, keputusan pengadilan,
kode etik, serta pemeriksaan terhadap data komputer, laporan-
laporan, prosedur, dokumen panduan, pedoman kerja, dan
berbagai catatan-catatan penting lainnya.

2. Audit finansial fokus pada tata kelola keuangan termasuk standar
prosedur akuntansi yang dilakukanyang biasanya meliputi hal-hal
berikut:
 laporan dan informasi keuangan (seperti pendapatan dan
pengeluaran, kasbon, tanda terima pencairan dana, dan daftar
aset);
 permintaan anggaran dan variasi antara estimasi dan kinerja
keuangan aktual;
 kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi, terutama dalam
hal pengadaan barang/jasa, akuntansi, pelaporan kontrak dan
hibah, serta pencegahan tindakan korupsi; dan
 kontrol internal terhadap dana, aset, dan pelaporan (IDEA 2016).

c. Evaluasi program lembaga penyelenggara pemilu menyangkut empat
pertanyaan kunci yang perlu dijawab diantaranya:
 Apakah kerangka kerja aktivitas dan target-target LPP sudah sesuai
dengan kebutuhan dan target-target para pemangku kepentingan?
 Apakah layanan yang diberikan LPP diperlukan?

BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 255