Page 272 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

 Apakah layanan yang diberikan LPP dapat diberikan secara lebih
efektif?
 Apa dampak jangka panjang dan jangka pendek dari pelayanan yang
diberikan?

E. Manajemen Jaringan dengan Pemangku Kepentingan

Membangun dan mengelola jaringan merupakan salah satu tugas krusial
yang wajib dilakukan oleh KPU. Membantu kerja-kerja penyelenggaraan
pemilu dan membangun kepercayaan terhadap proses pemilu termasuk
lembaga penyelenggara pemilu, menjadi dua tujuan utama yang hendak
dicapai dalam membangun hubungan kerja antara KPU dengan berbagai
pemangku kepentingan. Meningkatnya angka partisipasi pemilih bisa jadi
disebabkan oleh manajemen jaringan yang dilakukan oleh penyelenggara
pemilu secara baik dengan berbagai pemangku kepentingan yang dalam
praktiknya ikut mensosialisasikan tahapan pemilu, termasuk pendidikan
pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pertanyaannya, siapa
pemangku kepentingan yang dimaksud? Juga, seberapa strategis pemangku
kepentingan terlibat dengan penyelenggara pemilu?

Pemangku kepentingan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai setiap
aktor yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, termasuk ikut
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang dilakukan
oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Secara umum pemangku
kepentingan yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas kepemiluan antara lain:

a. Peserta pemilu: Parpol, Pasangan Calon dan Calon;
b. Pemerintah: eksekutif terdiri dari kementerian yang terkait dengan
urusan pemilu, Kepolisian, TNI ataupun pemerintah daerah, dan
legislatif yakni DPR serta DPRD;
c. Lembaga penyelenggara pemilu: Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap
tingkatan, maupun lembaga penyelenggara pemilu dari negara lain;
d. Media dan jurnalis: secara khusus jurnalis yang ditugaskan untuk
meliput isu-isu pemilu;
e. Organisasi masyarakat sipil: yang menaruh perhatian terhadap isu
pemilu baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk lembaga-
lembaga pemantau Pemilu dan Pilkada;

256 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU