Page 276 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

sistem sebelumnya sangatlah dibutuhkan dalam rangka mengukur
dampak dan nilai perubahan, termasuk apakah tujuan dari penggunaan
teknologi akan tercapai atau tidak;

3. Menjaga transparansi dan etika:
pertanyaan kunci yang harus dijawab sebelum menerapkan teknologi
informasi dalam pemilu ialah sejauh mana sistem yang dibangun
mampu menghasilkan keterbukaan dan mudah diakses oleh publik. Hal
ini penting guna membangun kepercayaan publik terhadap sistem
informasi tersebut;
4. Memperhatikan dan memastikan keamanaan teknologi:
tingkat keamanaan harus menjadi prioritas utama dari teknologi pemilu
yang digunakan. Sistem keamanan wajib diuji dan ditunjukan kepada
publik agar sistem tersebut dapat dipercaya;

5. Mengukur akurasi yang dihasilkan:
penggunaan teknologi haruslah diuji seberapa jauh tingkat akurasinya
dalam rangka meminimalisir manipulasi;

6. Memastikan kerahasiaan:
azas pemilu rahasia pada tahapan pemungutan suara haruslah tercapai
ketika pilihan terhadap teknologi tertentu diterapkan. Data-data
pribadi pemilih termasuk hasil pilihan pemilih di bilik suara harus
terjaga dengan baik dan dapat dipastikan tidak dapat dilihat oleh pihak
manapun;
7. Memastikan inklusifitas:
penggunaan teknologi haruslah akses dan mudah digunakan oleh
siapapun. Untuk itu konsultasi dengan semua pemangku kepentingan
seperti pemilih sangat penting dalam rangka memastikan tidak ada
yang dirugikan dan kesulitan dalam penggunaan teknologi pemilu;
8. Mempertimbangkan efektivitas biaya:
sebelum memutuskan penggunaan teknologi salah satu aspek yang
perlu dipertimbangkan ialah besaran biaya yang akan dikeluarkan.
Pertimbangan daya jangkau penggunaan dan masa waktu pemanfaatan
dapat dijadikan indikator apakah besaran biaya yang dikeluarkan
sepadan dengan penggunaan teknologi tersebut;
9. Mengevaluasi efisiensi teknologi:
salah satu tujuan utama dari penggunaan teknologi ialah untuk
mencipatkan efisiensi. Pertanyaan ini harus terjawab secara baik ketika

260 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU