Page 275 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 275

2. bersikap  sensitif  terhadap  kebutuhan  dan  persoalan  pemangku
                    kepentingan;
                 3. benar-benar mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan
                    ketika akan membuat keputusan;
                 4. memperlakukan  para  pemangku  kepentingan  secara  setara,  sehingga
                    tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan oleh aktivitas LPP;
                 5. bertindak secara transparan, di mana rapat-rapat LPP bersifat terbuka
                    dan dapat dikritisi dan ditindaklanjuti;
                 6. menjaga standar etis yang tinggi, menghargai hak asasi, imparsialitas,
                    dan kepedulian dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan; dan
                 7. segera  mencari  solusi  paling  berimbang  untuk  menyelesaikan  konflik
                    antara kebutuhan anggota dan staf LPP dengan pemangku kepentingan.

              F.  Infrastruktur Penyelenggara Pemilu

                 Infrastruktur penyelenggara pemilu dapat dimaknai berbagai perlengkapan
                 yang menunjang kebutuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
                 dalam rangka menjadikan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional.
                 Penggunaan  teknologi  informasi  yang  tepat  guna  menjadi  infrastruktur
                 pendukung  untuk  optimalisasi  peran  penyelenggara  pemilu.  Selain
                 mempermudah  kerja  penyelenggara  pemilu,  keberadaan  teknologi
                 informasi  dalam  pemilu  dapat  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi,  dan
                 akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

                 Teknologi  informasi  bisa  dimanfaatkan  di  berbagai  proses  Pemilu  dan
                 Pilkada  termasuk  untuk  kebutuhan  internal  lembaga  penyelenggara.
                 Namun  demikian,  sebelum  menjatuhkan  pilihan  untuk  menggunakan
                 teknlogi tertentu dalam pemilu, Administration and Cost of Elections (ACE)
                 Project menyarankan setiap penyelenggara pemilu untuk memperhatikan
                 12 prinsip penggunaan teknologi dalam pemilu yang diantaranya adalah:
                 1.  Penilaian yang holistik terhadap kemajuan teknologi:
                     sebagai  sebuah  instrument  atau  alat  bantu,  penggunaan  teknologi
                     memerlukan  kajian  dan  pertimbangan  pilihan  teknologi  apa  yang
                     digunakan, untuk kebutuhan apa, dan pada tahapan pemilu apa. Selain
                     itu penting juga meninjau kerangka hukum yang berlaku;

                 2.  Mempertimbangkan dampak dari penerapan teknologi:
                     saat  teknologi  akan  diterapkan  atau  sebuah  sistem  baru  akan
                     diimplementasikan  untuk  mengganti  sistem  lain,  evaluasi  terhadap

                                                BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU     259
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280