Page 275 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 275
2. bersikap sensitif terhadap kebutuhan dan persoalan pemangku
kepentingan;
3. benar-benar mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan
ketika akan membuat keputusan;
4. memperlakukan para pemangku kepentingan secara setara, sehingga
tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan oleh aktivitas LPP;
5. bertindak secara transparan, di mana rapat-rapat LPP bersifat terbuka
dan dapat dikritisi dan ditindaklanjuti;
6. menjaga standar etis yang tinggi, menghargai hak asasi, imparsialitas,
dan kepedulian dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan; dan
7. segera mencari solusi paling berimbang untuk menyelesaikan konflik
antara kebutuhan anggota dan staf LPP dengan pemangku kepentingan.
F. Infrastruktur Penyelenggara Pemilu
Infrastruktur penyelenggara pemilu dapat dimaknai berbagai perlengkapan
yang menunjang kebutuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dalam rangka menjadikan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional.
Penggunaan teknologi informasi yang tepat guna menjadi infrastruktur
pendukung untuk optimalisasi peran penyelenggara pemilu. Selain
mempermudah kerja penyelenggara pemilu, keberadaan teknologi
informasi dalam pemilu dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
Teknologi informasi bisa dimanfaatkan di berbagai proses Pemilu dan
Pilkada termasuk untuk kebutuhan internal lembaga penyelenggara.
Namun demikian, sebelum menjatuhkan pilihan untuk menggunakan
teknlogi tertentu dalam pemilu, Administration and Cost of Elections (ACE)
Project menyarankan setiap penyelenggara pemilu untuk memperhatikan
12 prinsip penggunaan teknologi dalam pemilu yang diantaranya adalah:
1. Penilaian yang holistik terhadap kemajuan teknologi:
sebagai sebuah instrument atau alat bantu, penggunaan teknologi
memerlukan kajian dan pertimbangan pilihan teknologi apa yang
digunakan, untuk kebutuhan apa, dan pada tahapan pemilu apa. Selain
itu penting juga meninjau kerangka hukum yang berlaku;
2. Mempertimbangkan dampak dari penerapan teknologi:
saat teknologi akan diterapkan atau sebuah sistem baru akan
diimplementasikan untuk mengganti sistem lain, evaluasi terhadap
BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 259

