Page 273 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 273

f.  Pemantau  Pemilu  :  yang  melakukan  proses  pemantauan  tahapan
                     pemilu yang terakreditasi di Bawaslu;
                 g.  Akademisi dan perguruan tinggi: yang memiliki fokus studi terhadap
                     isu pemilu;
                 h.  Pemilih;
                 i.   Dan pemangku kepentingan lainnya.


                 Dalam  membangun  hubungan  antar  lembaga,  salah  satu  indikator  yang
                 dapat  dipertimbangkan  adalah  seberapa  strategis  peran  pemangku
                 kepentingan tersebut untuk menyukseskan pemilu sehingga penting bagi
                 KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk  membangun  relasi
                 dengan lembaga tersebut. Sebagai contoh, media massa memiliki peranan
                 untuk  ikut  mensosialisasikan  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  kepada
                 pemilih,  untuk  itu  penting  sekali  bagi  penyelenggara  pemilu  memiliki
                 hubungan kelembagaan dengan media massa.


                 Internasional  IDEA  (Wall  et.al.  2016)  menyarankan  tujuh  strategi  untuk
                 membangun relasi dengan media secara baik diantaranya:

                 1.  Mengidentifikasi media-media yang relevan beserta liputan mereka;
                 2.  Mengidentifikasi  tokoh-tokoh  penting  di  dunia  pers  yang  dapat
                     menjamin akurasi dan efektivitas penyampaian informasi;
                 3.  Bersifat proaktif dan transparan dalam merilis informasi kepada media;
                 4.  Memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada media jelas dan
                     mudah dimengerti;
                 5.  Membuat tabel waktu dan jadwal perilisan informasi kepemiluan;
                 6.  Menunjuk satu orang juru bicara LPP dan satu orang juru kontak untuk
                     mempermudah komunikasi antara lembaga dan media; dan
                 7.  Membuat media centre di dalam LPP.


                 Organisasi masyarakat sipil dapat dijadikan sebagai salah satu pemangku
                 kepentingan strategis yang perlu dijaga dengan baik hubungannya. Banyak
                 lembaga penyelenggara pemilu memanfaatkan organisasi masyarakat sipil
                 termasuk  kalangan  akademisi  dan  universitas  sebagai  lembaga  pemikir
                 (think  thank)  untuk  memperoleh  saran  dan  rekomendasi  terhadap
                 kebijakan  yang  akan  diambil  oleh  KPU,  KPU  provinsi,  dan  KPU
                 kabupaten/kota. Bahkan, sering kali inovasi-inovasi baru muncul dari usulan
                 yang  disampaikan  oleh  organisasi  masyarakat  sipil  kepada  lembaga


                                                BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU     257
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278