Page 270 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

b. Efisiensi dan efektivitas
salah satu tingkat keberhasilan penyelenggara pemilu dalam mengelola
keuangannya ialah dapat menyalurkan anggaran secara efisien tetapi
efektif atau tepat sasaran. Pendekatan berbasis hasil dapat dijadikan
salah satu metode yang dapat dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dalam memonitoring pengelolaan anggarannya.

c. Integritas
integritas dalam manajemen keuangan, tidak hanya dilihat dari perilaku
dalam menjalankan transaksi keuangan, tetapi juga isu-isu lain, seperti
penghargaan terhadap properti intelektual (Wall, et. al. 2016).
Membangun sistem kode etik yang terlembaga di internal pegawai KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat meningkatkan integritas
pengelolaan keuangan.

D. Evaluasi Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu

Evaluasi menjadi salah satu tahapan krusial yang wajib dilakukan oleh
penyelenggara pemilu dalam rangka kembali meningkatkan kinerja yang
akan dilakukan pada tahun berikut-berikutnya. Evaluasi lembaga
penyelenggara pemilu dapat dipilah kedalam tiga fase, yakni sebelum
tahapan pemilu, pada saat tahapan pemilu, dan pasca tahapan pemilu
sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 5. Meskipun dalam konteks
Indonesia terdapat mekanisme pertanggung jawaban yang diatur dalam
undang-undang lembaga negara dan juga keuangan negara, khusus untuk
penyelenggara pemilu, International IDEA (2016) menyarankan beberapa
tahapan dan bentuk evaluasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara
pemilu yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kontrol kualitas internal yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara
pemilu itu sendiri dalam rangka memastikan standar kerja dan pelayanan
yang dilakukan sudah memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi;
b. Audit lembaga penyelenggara pemilu yang dilakukan secara reguler
dalam rangka memastikan akuntabilitas. Terdapat dua kategorisasi audit
diantaranya:

254 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU