Page 265 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

2. Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah

Berbeda dengan pendanaan Pemilu, pendanaan untuk Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang menyelenggarakan pilkada, dalam bentuk Belanja
Hibah Kegiatan Pemilihan. Lazimnya Belanja Hibah Kegiatan pembiayaan
Pilkada ini akan ditampung pada tahun anggaran sebelum tahun Pilkada dan
saat tahun penyelenggaraan Pilkada namun dengan satu Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua
KPU Daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Namun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dalam hal
pendanaan kegiatan Pilkada tidak dapat dibebankan dalam satu tahun
anggaran, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan.

Dalam pendanaan Pilkada, peran KPU di daerah menjadi sentral karena
merekalah yang merencanakan, menyusun, mengajukan, dan membahas
serta menyepakati anggaran Pilkada dengan Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2019, penyusunan anggaran
Pilkada dilakukan dengan prosedur sebagaimana dideskripsikan pada
gambar 6.7.:
1. KPU menyusun kebutuhan anggaran penyelenggaran pilkada sesuai
tingkatannya masing-masing (KPU provinsi menyusun kebutuhan
anggaran pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota
menyusun kebutuhan anggaran pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota);
2. Usulan kebutuhan anggaran berpedoman pada standar kebutuhan
pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan;
3. Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan
berpedoman pada ketentunan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
4. Usulan kebutuhan anggaran Pilkada selanjutnya dibahas bersama oleh
KPU dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk

BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 249