Page 261 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

diantaranya: Chile ($1.2), Costa Rica ($1.8), dan Brazil ($2.3) in Latin
America; Benin ($1.6), Botswana ($2.7), Ghana ($0.7), dan Senegal ($1.2)
Africa; India ($1) dan Pakistan ($0.5) Asia; dan Australia ($3.2). Selain itu,
dibanyak negara dengan mulitpartai yang sederhana besaran anggaran
pemilu per-pemilih cenderung lebih besar seperti di: Mexico ($5.9), El
Salvador ($4.1) dan Paraguay ($3.7) Latin America; Lesotho ($6.9), Liberia
7
($6.1) dan Uganda ($3.7) Africa; dan Russia ($7.5) di Eastern Europe.

1. Mekanisme Pendanaan Pemilu

Pendanaan Pemilu adalah bagian dari perencanaan anggaran KPU. Sebagai
lembaga negara non struktural, mekanisme perencanaan anggaran KPU
serupa dengan lembaga negara lainnya yang secara legal formal diatur
dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-undang APBN yang berlaku tiap tahun, dan Peraturan Pemerintah
No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, yang diatur lebih lanjut dalam sejumlah
Peraturan Menteri Keuangan. Artinya, dalam perencanan anggaran, KPU
mengikuti siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 6.6. Setelah menerima
usulan anggaran dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU
mengajukan rencana anggaran pemilu kepada pemerintah melalui
kementerian terkait untuk kemudian dibahas bersama dengan DPR dan
kemudian disahkan dalam bentuk APBN. Setelah APBN diundangkan oleh
pemerintah, kementerian dan lembaga kemudian melaksanankan APBN
dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Sementara itu, pelaporan dan
pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan yang berlaku yang mengatur
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang kemudian
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

7 http://aceproject.org/ace-en/focus/core/crb/crb01 (diakses pada tanggal 30 Agustus 2019).
BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 245