Page 269 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Sulawesi Tenggara 55,68 Tidak ada
Sumatera Selatan 78,42 Ada
Sumatera Utara 86,01 Tidak ada
Sumber: Pratama, Agustiyati dan Sadikin (2018)

Walau belum dapat dijadikan generalisasi terhadap seluruh daerah yang
melaksanakan pilkada, studi tersebut patut menjadi perhatian. Dalam
konteks itu, KPU di daerah yang akan menyelenggarakan pilkada perlu
memperhatikan dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam
proses penyusunan dan penggunaan anggaran penyelenggara pilkada agar
terhindar dari pengaruh politik petahana yang ikut kembali bertarung.
Transparansi anggaran sangat penting terutama dalam rangka membangun
kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Melalui transparansi
anggaran, penyelenggara pemilu dapat melaporkan kerja-kerja yang sudah
dilakukan termasuk menunjukan bahwa dirinya bekerja secara profesional
dan mengedepankan neteralitas serta integritas. Transparansi ini sudah
mulai dilakukan dengan mempublikasi besaran anggaran penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah, walaupun tidak detail per-pos anggaran. Untuk
itu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota penting mempublikasikan
besaran anggaran yang direncanakan, disetujui, sampai dengan besaran
yang dikeluarkan, termasuk hasil audit.

Ada tiga prinsip utama yang perlu dikedepankan dalam mengelola anggaran
penyelenggaraan pemilu dan pilkada yaitu:

a. Transparansi
selain salah satu cara untuk membangun rasa kepercayaan publik
terhadap penyelenggara pemilu, melalui transparansi anggaran baik KPU
RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat meningkatkan
kesadaran publik terhadap kerja-kerja yang sudah dilakukan. Pada sisi
lain, jika ada tudingan korupsi akan dengan mudah untuk diklarifikasi
dalam rangka menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu. Penerapan
prinsip transparansi dapat dilakukan mulai dari tahapan persiapan
penganggaran, justifikasi, pengajuan anggaran, persetujuan anggaran,
penggunaan, sampai dengan pelaporan anggaran. Hal lain yang perlu
segera dilakukan ialah mempublikasi hasil audit keuangan lembaga
penyelenggara pemilu dalam rangka mendorong akuntablitas keuangan.

BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 253