Page 274 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, munculnya ide-ide sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang memanfaatkan teknologi di Indonesia dengan cara
membuat aplikasi yang dapat digunakan di telepon genggam yang
merupakan inisiatif dari kolaborasi antara masyarakat sipil dengan
penyelenggara pemilu.

Lembaga pemerintahan, baik legislatif maupun ekskutif, termasuk peserta
pemilu menjadi aktor kunci yang juga patut dijaga hubungannya, namun
dengan tetap mengedepankan prinsip independensi dan imparsialitas.
Mekanisme konsultasi dengan peserta pemilu termasuk pemerintah dalam
perumusan kebijakan yang menyangkut pemilu dapat dijadikan sarana
untuk mendapatkan masukan (feedback) sekaligus legitimasi terhadap
kebijakan yang akan dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Pada sisi lain,
kebutuhan sumber daya terutama pendanaan penyelenggaraan pemilu
bersumber dari pemerintah penting dikomunikasikan dengan baik oleh
penyelenggara pemilu.

Dari sini sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk membuat
pemetaan terhadap kelompok kepentingan yang diukur dari seberapa besar
pengaruhnya, termasuk fokus isu atau keahlian yang dimiliki oleh kelompok
kepentingan terkait. Berikut ada tabel yang dapat digunakan untuk
melakukan pemetaan terhadap kelompok kepentingan:

Tabel 6.5. Kebutuhan Bagi Penyelenggara Pemilu
Nama Lembaga Fokus/Bidang Kebutuhan Bagi Kelebihan/
Lembaga Penyelenggara* Kekurangan
Stakeholder A
Stakeholder B
Stakeholder C
Stakeholder…
*Kebutuhan bagi penyelenggara pemilu dapat disesuaikan dengan tahapan
penyelenggaraan pemilu yang membutuhkan bantuan dari pemangku kepentingan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menjaga relasi dengan para
pemangku kepentingan, yang bisa dilakukan dengan cara (Wall, et. al.
2016):

1. Memelihara komunikasi yang terbuka dan dua arah;

258 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU