Page 278 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

yang memanfaatkan jaringan komunikasi milik BRI dan BNI yang kemudian
datanya dikirim ke KPU. Teknologi informasi yang digunakan oleh KPU pada
Pemilu 1999 dikenal dengan konsep jaringan Sistem Komunikasi Haji
Terpadu (Siskohat).

Pada Pemilu 2004, penggunaan teknologi tidak hanya dilakukan untuk
menyimpan data hasil pemilu, tetapi juga dimaksudkan untuk efektifitas
proses rekapitulasi. Sehingga harapannya pemilih dan peserta pemilu dapat
mengetahui hasil pemilu dengan cepat. Formulir C1 IT disediakan di level
kecamatan untuk dientri oleh operator dan dikirim langsung ke Data Center
KPU. Data tersebut kemudian ditabulasi di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu
dan ditampilkan di website sehingga masyarakat dapat melihat secara
langsung real count hasil Pemilu.

Pemanfaat sistem teknologi informasi terus dikembangkan di Pemilu 2009
sampai dengan Pemilu 2019. Dalam perjalanannya penggunaan teknologi
tidak hanya sebatas pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara,
yang sebetulnya hanya ditempatkan sebagai informasi publik karena
undang-undang pemilu yang ada mengatur proses pemungutan dan
penghitungan suara secara manual. Namun, lebih jauh penggunaan
teknologi sejak Pemilu 2014 masif digunakan di setiap tahapan yang salah
satu tujuan utamanya ialah untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemilu, memberikan transparansi proses pemilu, memberikan pendidikan
politik, dan membangun kepercayaan publik.

Berikut sejumlah inovasi KPU dalam mengembangkan infrastruktur tahapan
12
penyelenggaran Pemilu:

1. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Ujian pertama yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2014
adalah melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta
pemilu secara sukses dan lancar. Tahapan ini berjalan secara sukses apabila
dalam proses pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta pemilu tersebut
KPU menjalankan proses secara transparan, mandiri, akurat, profesional,

12 Penjelasan Bagian ini sebagian besar dikutip dari Buku Inovasi Pemilu, Mengatasi tantangan
Memanfaatkan Peluang, Komisi Pemilihan umum 2017, Bab 7 Teknologi Informasi dalam
Penyelenggaraan Pemilu
262 BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU