Page 277 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

menjatuhkan pilihan pada teknologi tertentu. Untuk itu, menjadi
penting untuk memastikan apakah sistem teknologi yang digunakan
lebih efisen dibandingkan dengan sistem sebelumnya;

10. Evaluasi keberlanjutan teknologi:
apakah teknologi tersebut memiliki masa waktu penggunaan yang
lama? Atau justru sekali pakai? Dua pertanyaan ini penting untuk
diajukan karena menyangkut prinsip efisiensi dan juga besaran biaya
yang dikeluarkan. Jika sebuah teknologi dapat digunakan secara
berkelanjutan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, maka teknologi
tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif untuk diterapkan dalam
jangka panjang;

11. Fleksibilitas teknologi dengan regulasi pemilu:
pemilihan teknologi yang akan diterapkan harus dapat
menyesuaikan/fleksibel dengan konteks regulasi pemilu yang
diterapkan di suatu negara ditengah situasi regulasi pemilu yang sering
kali dinamis atau dapat berubah-ubah dari pemilu ke pemilu;

12. Mudah digunakan dan dipercaya masyarakat:
cara kerja teknologi haruslah mudah dipahami dan mudah digunakan
oleh pemilih. Kemudahan ini akan mendorong kepercayaan pemilu
terhadap sistem teknologi yang dibangun oleh penyelenggara pemilu.
Sehingga harapannya tidak ada resistensi atau penolakan terhadap
11
sistem yang digunakan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberi
peluang pengelolaan data dan informasi yang cepat dan akurat sehingga
perlu dimanfaatkan oleh KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya. Pada praktiknya, pemanfaatan teknologi informasi
bukanlah hal yang baru dalam pemilu di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian
“Penerapan Teknologi dalam Pemilu dan Pilkada” oleh tim kajian penerapan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemilu dan Pilkada yang diinisiasi
oleh KPU periode 2012-2017, sejak pemilu pertama pasca tumbangnya
rezim otoritarian orde baru, Indonesia mulai menggunakan teknologi dalam
menunjang aktivitas penyelenggara pemilu. Hasil Pemilu 1999 mulai
didigitalisasi dengan cara dientri ke komputer pada tingkat Kabupaten/Kota

11 http://aceproject.org/ace-en/topics/et/introduction/et20 (diakses pada tanggal 30 Agustus 2019).
BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 261