Page 267 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 267
Walau NPHD sudah ditandatangani, proses penganggaran Pilkada belum
selesai. Supaya dapat dicairkan atau digunakan, NPHD Pilkada masih ada
proses atau tahapan yang harus dilalui untuk pencairan, yakni NPHD harus
diregistrasi dulu ke APBN melalui Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Negara (gambar 49). Setelah diregistrasi barulah
kemudian anggaran dapat dicairkan.
Gambar 6.8. Mekanisme Registrasi Hibah
Ket: SP2HL= Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
SPTJM=Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
Sumber: https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/helpdesk-
hibah/edukasi/1.Slide%20Jogja%20Mekanisme%202017.pdf diunduh tanggal 20 agustus
pukul 15.34 wib.
Salah satu isu strategis dan patut digaris bawahi dalam penyusunan
pendanaan pilkada adalah politik anggaran pilkada seperti telah disinggung
di bab 1. Walau sulit dibuktikan, politik anggaran dalam pendanaan pilkada
sulit ditepis. Berbeda dengan pendanaan Pemilu yang menjadi sorotan
banyak pihak secara nasional, termasuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) sehingga kepentingan politik cenderung minim, penganggaran
pilkada biasanya lebih rentan dengan konflik kepentingan lokal, khususnya
bila kemudian petahana ikut kembali berkompetisi.
BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU 251
