Page 13 - 03.03 Modul Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar

a. Periode Tanpa Kode Etik Jurnalistik
Periode ini terjadi ketika Indonesia baru lahir sebagai bangsa yang
merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun baru merdeka, di
Indonesia telah lahir beberapa penerbitan pers baru. Berhubung masih

baru, pers pada saat itu masih bergulat dengan persoalan bagaimana
dapat menerbitkan atau memberikan informasi kepada masyarakat di
era kemerdekaan, maka belum terpikir soal pembuatan kode etik
jurnalistik. Akibatnya, pada periode ini pers berjalan tanpa adanya kode
etik jurnalistik.

b. Periode Kode Etik Jurnalistik PWI Tahap 1
Pada tahun 1946, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk di
Solo, tapi ketika organisasi ini lahirpun belum memiliki kode etik. Saat
itu baru ada semacam konvensi yang dituliskan dalam satu kalimat, inti
kalimat itu adalah PWI mengutamakan prinsip kebangsaan. Setahun
kemudian, pada tahun 1947, lahirlah kode etik yang pertama.

c. Periode Dualisme Kode Etik Jurnalisme PWI dan Non PWI
Setelah PWI lahir, kemudian muncul berbagai organisasi wartawan
lainnya. Walaupun dijadikan sebagai pedoman etik oleh organisasi lain,
kode etik Jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri.
Padahal organisasi wartawan lainnya juga memerlukan kode etik
jurnalistik. Berdasarkan pemikiran itulah Dewan Pers membuat dan
mengeluarkan kode etik jurnalistik. Ketika itu, Dewan Pers membentuk
panitia yang terdiri dari tujuh orang, yaitu:
(1) Mochtar Lubis;

(2) Nurhadi Karta atmaja;
(3) HG. Rorimpandey;
(4) Soendoro;
(5) Wonohito;
(6) LE. Manuhua;
(7) A. Aziz.
Setelah selesai, kode etik jurnalistik yang telah disusun ditandatangani
oleh ketua dan sekrataris Dewan Pers, yaitu Boediarjo dan T. Sjahril,
disahkan tanggal 30 September 1968.

Dengan demikian, ketika itu terjadi dualisme kode etik jurnalistik, yaitu:
(1) Kode etik jurnalistik PWI berlaku untuk wartawan yang menjadi
anggota PWI;

6
Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar