Page 14 - 03.03 Modul Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar
P. 14

(2)  Kode etik junalistik Dewan Persberlaku untuk wartawan non PWI.

                     d.  Periode Kode Etik Jurnalistik PWI Tahap 2
                        Pada  tahun  1969,  keluar  peraturan  pemerintah  mengenai  wartawan.
                        Menurut    pasal   4,   Peraturan    Menteri    Penerangan    Nomor
                        02/Pers/MENPEN/!969  mengenai  wartawan  ditegaskan  bahwa
                        wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan
                        Indonesia  yang  telah  disahkan  pemerintah.  Namun  waktu  itu,  belum
                        ada  organisasi  wartawan  yang  disahkan  oleh  pemerintah.  Baru  pada
                        tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mensahkan PWI sebagai satu-satunya

                        organisasi  wartawan  di  Indonesia.  Sebagai  konsekuensi  pengukuhan
                        PWI,  maka  secara  otomatis  Kode  Etik  Jurnalistik  yang  berlaku  bagi
                        wartawan Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik yang disusun oleh PWI.

                     e.  Periode Banyak Kode Etik Jurnalistik.
                        Seiring dengan tumbangnya kekuasaan Orde Baru, dan berganti dengan
                        era  Reformasi  maka  paradigma  dan  tatanan  dunis  pers  juga  ikut
                        mengalami perubahan. Pada tahun 1999, lahir Undang-Undang Nomor
                        40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu pada pasal 7 ayat (1) dalam Undang-
                        Undang    tersebut    membebaskan      wartawan     untuk    memilih
                        organisasinya.  Dengan  adanya  Undang-Undang  Pers,  muncullah
                        berbagai  organisasi  wartawan  baru.  Akibatnya,  dengan  berlakunya
                        ketentuan  ini  maka  kode  etik  jurnalistikpun  menjadi  banyak.  Pada
                        tanggal 6 Agustus 1999, terdapat sebanyak 25 organisasi wartawan di
                        Bandung  melahirkan  Kode  Etik  Wartawan  Indonesia  (KEWI)  yang
                        disahkan Dewan Pers pada tanggal 20 Juni 2000. Kemudian pada 14

                        Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers membuat Kode Etik Jurnalistik
                        baru, yang disahkan pada tanggal 24 Maret 2006.

                  3.  Kode Etik Jurnalistik
                     a.  Kepribadian dan Integritas
                        Pasal 1
                        Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha
                        Esa,  berjiwa  Pancasila,  taat  kepada  undang-undang  Dasar  Negara  RI,
                        kesatria,  menjunjung  harkat,  martabat  manusia  dan  lingkungannya,
                        mengabdi  kepada  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  terpercaya
                        dalam mengembangkan profesinya.

                        Pasal 2


                                                                                            7
                  Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19