Page 6 - buku 1

dibuat, dan seberapa jauh posisi sekolah dari tujuan yang telah dicanangkan. Dengan

mengetahui di mana posisi sekolah sekarang, sekolah dapat mengambil keputusan ke mana
akan pergi atau apa yang akan sekolah lakukan berikutnya.

Mengingat betapa pentingnya sebuah perencanaan bagi sekolah, maka setiap sekolah harus

menyusun perencanaan yang terprogram dan terarah. Perencanaan yang disusun sekolah

meliputi rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek. Dalam hal penyusunan
rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek, khusus untuk sekolah menengah

kejuruan (SMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah
menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikian dan Kebudayaan No. 34 tahun 2018 tentang

Standar Pendidikan Nasional Sekolah Menengah Kejuran/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Dalam lampiran VII peraturan menteri tersebut, dinyatakan secara jelas dalam BAB II
Standar Pengelolaan oleh Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, pada

point D. Komponen Pengelolaan, sub point 2 dan 3 disebutkan:
2. Rencana Kerja Jangka Menengah
Kepala SMK/MAK membuat Rencana Kerja Jangka Menengah untuk jangka
waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun yang harus mendapat persetujuan dalam
rapat Dewan Guru. Rencana Kerja Jangka Menengah sekurang-kurangnya
mencakup:
a. target pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan;
b. strategi pengelolaan kurikulum;
c. strategi pengelolaan proses pembelajaran;
d. strategi pengelolaan penilaian;
e. strategi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
f. strategi pengelolaan sarana dan prasarana; dan
g. strategi pengelolaan pembiayaan

3. Rencana Kerja Tahunan
Kepala SMK/MAK membuat Rencana Kerja Tahunan yang harus mendapat
persetujuan dalam rapat Dewan Guru. Rencana Kerja Tahunan sekurang-
kurangnya berisi:
a. stuktur kurikulum dan program pembelajaran;
b. kalender pendidikan;
c. program pembinaan peserta didik;
d. pembiasaan karakter, budaya, literasi, dan kedisiplinan;
e. supervisi dalam kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-
kurikuler;
f. program pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
g. pemanfaatan sarana dan prasarana;
h. pengelolaan keuangan;

P a g e 2 | 52