Page 7 - buku 1

Berdasarkan Permendikbud di atas, sangat jelas bahwa sekolah harus menyusun

Rencana Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) lengkap
dengan unsur-unsur yang harus ada pada setiap rencana tersebut.

B. Dasar Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja jangka menengah dan

rencana kerja jangka tahunan ini adalah :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar kompetensi Lulusan (SKL)
Pendidikan Dasar dan Menengah

3. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah

4. Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

5. Permendikbud No. 70 tahun 2013 tentang yang diganti dengan Permendikbud No. 60
Tahun 2015, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan

6. Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang Kegiatan Belajar Mengajar di Satuan
Pendidikan.

7. Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian di Satuan Pendidikan.

8. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
9. Permendikbud No. 3 Tahun 2017, tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
10. Permendikbud No. 75 Tahun 2016, tentang Komite Sekolah

11. Permendikbud No. 46 Tahun 2016, tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat
Pendidik

12. Permendikbud No. 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Teknis Operasional Sekolah

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2015, tentang Pembangunan Sumber Daya
Industri

14. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, tentang Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indonesia.

P a g e 3 | 52