Page 280 - buku 1 kak emma_merged (1)_Neat

Prof. Dr. Achmad Mochtar: Ilmuwan Kelas Dunia Korban Kejahatan Perang Jepang

1965. Piagam itu ditandatangani oleh Menteri Perguruan Tinggi

dan Ilmu Pengetahuan Brigjen TNI dr. Sjarif Thajeb. Dalam

piagam itu disebut, Prof. Dr. Achmad Mochtar “berwenang

sepenuhnya menerima hak-hak yang tercantum dalam surat
(ke) putusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

No. 98 tahun 1963. Tidak dijelaskan isi surat putusaan tersebut,

tetapi kemungkinan menyangkut hak-hak atas kedudukan

sebagai karyawan (anumerta) dan hak-hak keuangan.
Tahun 1972, melalui Surat Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 037/TK/Tahun 1972, Mochtar

dianugerahi Bintang Tanda Jasa Kelas 3 (Bintang Jasa Nararya).

Penganugerahan itu, demikian dinyatakan, sebagai penghargaan

atas kesetiaan dan jasa-jasanya yang besar terhadap negara dan
bangsa, khususnya dalam bidang kesehatan. Dengan demikian,

jelaslah di mata Negara Republik Indonesia, nama Achmad

Mochtar adalah bersih, bukan sebagai yang bersalah seperti

yang dituduhkan pemerintah pendudukan militer Jepang.
Tidak hanya sampai di situ. Pada awal 1980-an Gubernur

Sumatera Barat Ir. Azwar Anas mengusulkan nama Dr. Achmad

Mochtar digunakan sebagai nama Rumah Sakit Umum

Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Bukittinggi.

Usul tersebut disetujui oleh Menteri Kesehatan melalui Surat
Keputusan tertanggal 13 Oktober 1981. Peresmian penggunaan

nama Prof. Dr. Achmad Mochtar untuk RSUD Provinsi

Sumatera Barat di Bukittinggi itu dilakukan langsung oleh

Menteri Kesehatan RI Dr. Suwarjono Suryaningrat pada hari

Selasa, 27 Oktober 1981 dengan pembukaan selubung papan

251