Page 181 - KEMUHAMMADIYAHAN 03
P. 181

Muhammadiyah,  dan  Majelis  yang  membidangi  hal
                         tersebut  seakan-akan  khawatir  jika  lembaga  tersebut
                         mengalami privatisasi. Akibatnya Majelis Pendidikan
                         Dasar  dan  Menengah  (Dikdasmen)  menempatkan

                         dirinya  sebagai  yayasan.  Namun  dalam  realitasnya,
                         karena  pimpinan  Majelis  Dikdasmen  bekerja  secara
                         suka  rela  sehingga  peran  yayasan  itu  menjadi  tidak
                         efektif.
                      b.  Birokratis
                         Majelis  Dikdasmen  dalam  berbagai  levelnya  baik
                         kabupaten atau kota, provinsi dan pusat lebih banyak

                         berperan sebagai pengawas dan bahkan penghambat
                         dinamika  pendidikan  Muhammadiyah.  Banyak  hal
                         yang mestinya ditentukan sendiri oleh kepala sekolah
                         tapi justru ditentukan organisasi, seperti pengangkatan
                         guru dan kepala sekolah.
                      c.  Hubungan  pimpinan  persyarikatan  terutama  Majelis

                         Dikdasmen dengan pimpinan amal usahanya (kepala
                         sekolah  atau  lainnya)  seringkali  bersifat  dilematis.
                         Apabila pendidikan Muhammadiyah ingin maju, tentu
                         harus dikelola oleh direktur atau kepala sekolah yang
                         memiliki kepemimpinan kuat. Namun, kepala sekolah
                         yang  seperti  ini,  seringkali  tidak  disukai  dan  tidak
                         bertahan lama karena dilengserkan oleh kelompok pro
                         status quo  yang biasanya didukung oleh persyarikatan.

                         Pendidikan persyarikatan Muhammadiyah seharusnya
                                           168
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186