Page 181 - KEMUHAMMADIYAHAN 03
P. 181
Muhammadiyah, dan Majelis yang membidangi hal
tersebut seakan-akan khawatir jika lembaga tersebut
mengalami privatisasi. Akibatnya Majelis Pendidikan
Dasar dan Menengah (Dikdasmen) menempatkan
dirinya sebagai yayasan. Namun dalam realitasnya,
karena pimpinan Majelis Dikdasmen bekerja secara
suka rela sehingga peran yayasan itu menjadi tidak
efektif.
b. Birokratis
Majelis Dikdasmen dalam berbagai levelnya baik
kabupaten atau kota, provinsi dan pusat lebih banyak
berperan sebagai pengawas dan bahkan penghambat
dinamika pendidikan Muhammadiyah. Banyak hal
yang mestinya ditentukan sendiri oleh kepala sekolah
tapi justru ditentukan organisasi, seperti pengangkatan
guru dan kepala sekolah.
c. Hubungan pimpinan persyarikatan terutama Majelis
Dikdasmen dengan pimpinan amal usahanya (kepala
sekolah atau lainnya) seringkali bersifat dilematis.
Apabila pendidikan Muhammadiyah ingin maju, tentu
harus dikelola oleh direktur atau kepala sekolah yang
memiliki kepemimpinan kuat. Namun, kepala sekolah
yang seperti ini, seringkali tidak disukai dan tidak
bertahan lama karena dilengserkan oleh kelompok pro
status quo yang biasanya didukung oleh persyarikatan.
Pendidikan persyarikatan Muhammadiyah seharusnya
168