Page 89 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 89
70 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
yang berlaku di Jawa dan Madura dan Staatsblad Nomor
490 Tahun 1938 tentang Inlandsche Gemeente Ordonantie
Buiten Gewesten (IGOB) yang berlaku di luar daerah Jawa
dan Madura.
Dengan keluarnya UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang
Desapraja sebagai bentuk Peralihan untuk mempercepat
terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik
Indonesia; maka IGO dan IGOB dinyatakan tidak berlaku
lagi dan keberadaan masyarakat adat diintegrasikan dengan
desapraja sebagai langkah persiapan melakukan pembentukan
daerah tingkat II, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18
Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU
Nomor 19 Tahun 1965 tersebut dicabut dengan UU Nomor 6
Tahun 1969, dan dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU Nomor
5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka pengaturan
tentang masyarakat adat sebagaimana diatur dalam UU
sebelumnya menjadi tidak berlaku.
Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ada empat
kualifikasi pemohon dalam pengujian undang-undang,
103
yaitu: (1) perorangan warga negara Indonesia; (2)
104
103 Dimaksudkan dengan “pemohon” adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
(hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945) dirugikan
oleh berlakunya undang-undang.
104 termasuk juga kelompok orang yang mempunyai
kepentingan yang sama.
