Page 91 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 91
72 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat;
(3) prinsip NKRI; dan (4) diatur dalam undang-undang.
Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan
terhadap 4 (empat) syarat tersebut dalam putusan Perkara
No. 10/PUU-I/2003 perihal pengujian UU No.11 Tahun 2003
tentang Perubahan atas UU No.53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan
Kota Batam sebagai berikut:
105
(1) Masih hidup: kesatuan masyarakat hukum adat untuk
dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual
existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis,
maupun yang bersifat fungsional setidak-tidaknya
mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:
(a) Adanya masyarakat yang warganya memiliki
perasaan kelompok (in-group feeling);
(b) Adanya pranata pemerintahan adat;
(c) Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda
adat; dan
(d) Adanya perangkat norma hukum adat.
Khusus pada kesatuan masyarakat adat yang
bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya
wilayah tertentu.
105 Persyaratan dan unsur-unsur dari masyarakat adat tersebut
tercantum juga dalam Pasal 97 UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa.
