Page 96 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 96
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 77
Oleh karena itu pembahasan mengenai politik hukum
tanah ulayat tidaklah didasarkan pada ketiga ideologi
dimaksud, akan tetapi ditukikkan ke dalam 3 (tiga)
rentang waktu perjalanan sejarah keagrariaan, yaitu: (1)
masa Kolonial; (2) pasca Kemerdekaan; dan (3) di bawah
rezim UUPA.
A. Masa Kolonial
Pada masa kolonial Belanda, berdasarkan
penyelenggaraan pemerintahannya (staatskundig) daerah
di Indonesia dibagi 2 (dua) yaitu: (1) daerah langsung (direct
5
gebied atau gouvernementsgebeid atau rechtstreeks bestuurd
gebied), yaitu wilayah yang diperintah oleh Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda secara langsung ; dan (2) daerah
6
tidak langsung (indirect gebied atau zelfbestuursgebied
atau landschap gebied atau landschappen), yang meliputi
sebagian besar wilayah Hindia Belanda yang pada prinsipnya
mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat tradisional
(asli), namun mengakui kedaulatan Belanda atas mereka.
Daerah tidak langsung inilah yang disebut dengan daerah
swapraja, dan persoalan tanah ulayat tentunya berada pada
daerah tidak langsung tersebut.
5 Mahadi, 1970, Perkembangan Hukum Antar Golongan Di
Indonesia, Jilid 1. Penerbitan Fak. Hukum USU No. 6.
6 Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, Pemerintahan &
Peradilan Di Indonesia (Asal-Usul & Perkembangannya),
Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5
