Page 99 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

80 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

dari rakyat. Hak ulayat dan lembaga persekutuan hukum
dikenal di daerah Melayu sebelum kedatangan Raja-
raja sentral, yaitu di masa masih berlakunya keadaan
banyak raja-raja Kecil, yang kemudiannya kehilangan
kedaulatannya sebab berpindah pada Raja Sentral
(sultan), misalnya Kerajaan-kerajaan Sukapiring, XII Kota,
Senembah, Percut dan lain-lain”.

“Pada zaman Hindia Belanda maka atas hak-hak
ulayat dari masyarakat di sekitarnya di Sumatera Timur
dilaksanakan oleh para Datuk Nan Empat dan kemudian
didelegasikan kepada Sultan untuk memberikan suatu hak
untuk menyewakan tanah-tanah yang ada dalam wilayah
kekuasaannya .... Khusus untuk daerah Deli maka perjanjian
konsesi tersebut oleh Sultan Deli dengan penguasa adat

yaitu para datuk yang disebut sebagai pembesar kerajaan
ditandatangani dengan investor yang diberikan hak konsesi... 12
Dalam perkembangan selanjutnya hingga pasca
kemerdekaan, perdebatan dan konflik mengenai eksistensi
tanah ulayat diwarnai pada seputar hak-hak rakyat dalam
perkebunan (konsesi) yang meliputi (1) tanah seratus atau
13
tanah rabian (wisselbouw), yaitu tanah untuk pertanian
seluas 4 bahu; (2) tanah enam ratus (tanah perluasan

12 Rehngena Purba, ‘Masyarakat Hukum Adat Melayu Deli dan
Hak Ulayat’, makalah disampaikan pada Seminar Sehari Laskar
Ampera M. Nawi Harahap Angkatan 66 Medan –SUMUTdi
Hotel Sahid Medan Tanggal 11 Agustus 1999, hlm. 11.
13 Mahadi, 1978, op.cit, hlm.128.