Page 95 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 95
76 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
MD tentang pengertian politik hukum untuk melihat
hukum yang dibentuk itu apakah netral atau tidak. Guru
Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu
mengatakan, “politik hukum meliputi proses pembuatan
dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat
dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan”.
3
Namun, “dalam prakteknya hukum kerapkali menjadi
cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik
sehingga tidak sedikit orang yang memandang bahwa
hukum sama dengan kekuasaan”. 4
Bertolak dari pengertian politik hukum oleh ketiga
Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut, maka persoalan
politik hukum tanah ulayat berarti membahas tentang
bagaimana kebijakan ‘penguasa’ dalam mengatur tanah
ulayat melalui pembuatan/penggantian aturan hukum
agar penguasaan, penggunaan atau pemanfaatan tanah
ulayat tersebut sesuai dengan tujuan politik penguasa.
Dalam perkembangan sejarah, garis politik tersebut
merentang dari konsepsi komunalistik pada feodalistik
dan kemudian liberalistik/kapitalistik. Meskipun terdapat
3 (tiga) model konsepsi namun garis politik tersebut
tidaklah mutlak berdiri sendiri, tetapi bisa saja berlaku
beriringan pada rentang waktu yang sama.
3 Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia,
Penerbit LP3ES, Jakarta, hlm. 9.
4 ibid, hlm.13.
