Page 93 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

74 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Di dalam
Permendagri tersebut dinyatakan bahwa pengakuan dan
perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilakukan
dengan tahapan kegiatan:
(1) Pembentukan Panitia MHA kabupaten/kota dengan
Keputusan Bupati/Walikota;
(2) Identifikasi MHA, dengan melakukan pencermatan

terhadap:
a) sejarah MHA;
b) wilayah adat;
c) hukum adat;
d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
e) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
(3) Verifikasi dan validasi MHA dari hasil identifikasi

tersebut; dan
(4) Penetapan MHA dengan keputusan bupati/walikota.