Page 90 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 71

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang; (3) badan hukum publik atau privat; atau
(4) lembaga negara.
Dalam Perkara No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian
UU Kehutanan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

(AMAN) bersama Masyarakat Hukum Adat Kenegerian
Kuntu dari Riau dan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan
Cisitu dari Benten, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa
kedua masyarakat adat tersebut di atas (Kenegerian Kuntu
dan Kasepuhan Cisitu) memenuhi kualifikasi sebagai
pemohon meskipun kedua masyarakat adat tersebut
pengakuan keberadaannya tidak melalui peraturan

daerah. Pengakuan terhadap masyarakat adat Kasepuhan
Cisitu hanya melalui Keputusan Bupati Lebak Nomor
430/kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan
Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat
Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak; sedangkan Perda
Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah
Ulayat dimana Masyarakat Kenegerian Kuntu berada tidak
secara khusus menentukan bahwa Masyarakat Kenegerian
Kuntu sebagai masyarakat adat.

Masyarakat adat yang memiliki kedudukan hukum
(legal standing) sebagai pihak yang dapat berperkara di
Mahkamah Konstitusi dilekati dengan persyaratan sesuai
dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: (1) sepanjang